DEPOK 10 Maret 2026 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Community of Practice bertajuk Best Practices dalam Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan secara virtual. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi para analis hukum dalam meningkatkan kualitas kajian terhadap peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi pembelajaran sosial dan berbagi pengetahuan antar anggota yang memiliki minat atau profesi yang sama guna meningkatkan kinerja, memecahkan masalah kompleks, serta mendorong inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Yerrico Kasworo, Analis Hukum Ahli Muda pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum. Dalam pemaparannya, Yerrico menjelaskan pentingnya pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya penataan regulasi yang lebih efektif, harmonis, dan berdaya guna.
Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap peraturan yang telah berlaku menjadi langkah strategis untuk memastikan regulasi tetap relevan dengan perkembangan masyarakat serta tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Analisis dan evaluasi tersebut dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan regulasi yang lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Yerrico juga memaparkan metode evaluasi peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan metode enam dimensi, yang meliputi dimensi Pancasila, ketepatan jenis peraturan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum, serta efektivitas pelaksanaan peraturan. Metode ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu regulasi telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Diskusi dalam kegiatan ini dimoderatori oleh Ainun Fajri Yani, Analis Hukum Ahli Pertama. Forum Community of Practice ini menjadi wadah kolaboratif bagi para analis hukum untuk saling berbagi pengalaman, praktik terbaik, serta memperkuat kapasitas dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
BPSDM Hukum berharap kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas para analis hukum dalam melakukan kajian regulasi secara komprehensif serta mendorong terwujudnya sistem regulasi yang lebih sederhana, harmonis, dan efektif dalam mendukung pembangunan hukum nasional.
