DEPOK — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum menggelar apel virtual pada pekan ini. Apel tersebut diisi dengan arahan dari Koordinator Widya Iswara BPSDM Hukum, Slamet Yuswanto, yang menekankan pentingnya komitmen kolektif untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kita sudah meraih WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), dan kini saatnya melangkah lebih jauh untuk meraih WBBM. Optimisme perlu diiringi dengan kerja nyata, termasuk melengkapi data dukung zona integritas sesuai Permenpan Nomor 10 Tahun 2019,” ujar Slamet Yuswanto melalui ruang virtual, Jumat (16/05).
Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya tanggung jawab kelompok kerja (pokja), tetapi tanggung jawab seluruh elemen di BPSDM Hukum. “Ini adalah tanggung jawab bersama. Seluruh pegawai harus bergerak seirama,” tambahnya.
Slamet juga menyoroti pentingnya penerapan Corporate University (Corpu) sebagai bagian dari transformasi pembelajaran di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, model Corpu yang telah diterapkan BPSDM Hukum menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga lain, termasuk Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menegaskan bahwa implementasi Corpu di sejumlah Kantor Wilayah perlu diperkuat. Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum untuk kembali menyamakan pemahaman dan langkah dalam penerapan Corpu.
Dalam kesempatan tersebut, Slamet Yuswanto juga menyoroti pentingnya pengembangan Community of Practice (CoP) yang dikelola Pusat Pengembang Pelatihan Fungsional, Massive Open Online Course (Mooc) oleh Pusbanglat Tekpim, serta sistem manajemen pembelajaran Learning Management System yang dikelola oleh Puspenkom. Ia berharap ketiganya dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi jaringan maupun sistem pendukung.
“Ketika kita ingin meraih WBBM, maka kualitas layanan kepada klien internal, baik ASN di lingkungan Kementerian Hukum maupun ASN di bidang hukum secara umum harus semakin baik, terutama dalam pengembangan pelatihan dan penilaian kompetensi yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum,” ujarnya mengakhiri arahannya.
Hadir pada kegiatan ini Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Harwanto, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, Direktur Poltekpin Odi Jarodi, Widya Iswara Ahli Utama, Asessor SDM Aparatur Ahli Utama, Para Kepala Badiklat, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan BPSDM Hukum
