Bogor – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum menggelar kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Wisma Pengayoman, Bogor, Kamis (27/11). Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, yang menegaskan reformasi birokrasi tematik merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi dalam menjalankan Asta Cita Presiden dengan tujuan agar reformasi birokrasi menghasilkan dampak nyata langsung ke masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekretaris BPSDM Hukum menyampaikan bahwa BPSDM Hukum sebagai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelatihan di bidang hukum tidak hanya memberikan dampak kepada ASN Kementerian Hukum namun berdampak langsung kepada masyarakat melalui Alumni Pelatihan ToF KUHP Nasional sebagai fasilitator. Sampai saat ini tercatat capaian output dari Pelatihan ToF KUHP Nasional sebanyak 472.050 orang telah menerima edukasi hukum melalui berbagai bentuk kegiatan diseminasi, penyuluhan, diskusi publik, sosialisasi, dll. Pelatihan ini dianggap mampu dalam mengedukasi masyarakat terkait perubahan sistem pemidanaan yang lebih humanis, berkeadilan, serta relevan dengan dinamika masyarakat modern sebelum KUHP Nasional baru diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026.
Beliau juga menegaskan bahwa Rencana Aksi RB Tematik BPSDM Hukum "Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila" yang terdapat pada kurikulum pelatihan merupakan upaya dalam pembinaan karakter aparatur yang bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sehingga para peserta tidak melupakan jati diri bangsa negara Indonesia dan menjaga marwah Pancasila itu sendiri.
Sebelumnya, Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Wahju Prihandono, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta. Beliau memaparkan bahwa tujuan kegiatan mencakup peningkatan arah kebijakan RB Nasional, penguatan etika ASN, dan komitmen kolektif dalam mendukung Asta Cita Presiden.
Setelah pembukaan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pengantar sesi oleh moderator, Ketua Tim Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan SPIP, Wulani Trisnaningtyas, yang memimpin jalannya acara dan memastikan interaksi berjalan dinamis serta terarah pada pelaksanaan RB Tematik di lingkungan BPSDM Hukum.
Kemudian, paparan disampaikan oleh narasumber dari Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Budhi Reksa Wilfiyuni, menyampaikan apresiasi atas kerja keras rekan-rekan BPSDM Hukum dalam pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi baik berupa RKT RB, Pembangunan Zona Integritas, Pelaksanaan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko maupun data dukung yang berkaitan dengan pemenuhan Indeks Meso Reformasi Birokrasi. BPSDM Hukum menjadi salah satu unit kerja yang sangat responsif dan sigap dalam pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi.
Beliau juga menegaskan bahwa dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026, Kementerian Hukum melaksanakan RB Tematik yang salah satu indikatornya adalah "Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan". Dalam melaksanakan indikator tersebut Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal mendelegasikan kepada BPSDM Hukum untuk melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter melalui penyelenggaraan Pelatihan Training of Facilitator (ToF) KUHP Nasional dan Pelatihan Berbasis Ideologi Pancasila. Kedua pelatihan tersebut dinilai memiliki dampak yang relevan terhadap prioritas nasional. Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal menaruh harapan optimis untuk dapat meningkatkan indeks RB Tematik Kementerian Hukum dengan nilai Indeks yang tinggi melalui penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Kegiatan berlangsung dengan suasana partisipatif, dimana peserta aktif berdiskusi mengenai ada penyesuaian rencana aksi RB Tematik di Tahun berjalan agar selaras dengan ketentuan nasional dan indikator capaian yang terukur.
Dengan dibukanya kegiatan ini, BPSDM Hukum berharap seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama dan kesadaran berkelanjutan untuk membangun birokrasi yang berintegritas, berdaya saing, dan berorientasi publik.
