Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) memperkuat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Kualifikasi Pratama bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digelar secara daring, Kamis (21/05). Kegiatan ini diikuti 40 ASN sebagai upaya memperkuat implementasi nilai Pancasila dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, yang juga Maheswara BPIP, menegaskan bahwa nilai Pancasila harus menjadi dasar pembangunan dan pengambilan kebijakan.
“Ekonomi bukan hanya soal keuntungan, tetapi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila harus menjadi arah dalam membangun sistem yang berkeadilan,” ujarnya saat menyampaikan materi Demokrasi Pancasila.
Pelatihan yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan BPIP ini dilaksanakan melalui distance learning dengan fokus pada penguatan demokrasi politik dan ekonomi berbasis Pancasila.
Eva menjelaskan, Ekonomi Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama pembangunan melalui keseimbangan peran negara, swasta, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan publik yang berkeadilan melalui penguatan layanan publik, pengendalian monopoli, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Melalui pelatihan ini, BPSDM Hukum mendorong ASN yang adaptif, profesional, dan berintegritas, sekaligus mampu menjaga nilai gotong royong dan keadilan sosial dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.
