Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) terus mempercepat transformasi kelembagaan melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sepanjang 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan manajemen perubahan, digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan budaya kerja berbasis nilai Pancasila guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Transformasi tersebut menempatkan BPSDM Hukum tidak hanya sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, tetapi juga sebagai pusat pembentukan aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan nasional. Dengan dukungan lebih dari 400 aparatur serta infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang luas, BPSDM Hukum menjalankan reformasi secara menyeluruh dari aspek organisasi, layanan, hingga pengawasan.
Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas birokrasi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin transparan dan berkualitas. “Transformasi ini bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi komitmen nyata untuk membangun sistem kerja yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Morina Harahap. Ia menilai kesungguhan BPSDM Hukum dalam membangun Zona Integritas telah menunjukkan hasil yang luar biasa. “Komitmen dan inovasi BPSDM Hukum sangat optimal. Program unggulan seperti Sit In Virtual telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Morina.
Dalam implementasinya, BPSDM Hukum mengembangkan berbagai inovasi layanan digital, seperti Massive Open Online Course (MOOC), Community of Practice (CoP), Community of Interest (CoI), hingga Sit In Virtual KUHP dan KUHAP yang mampu menjangkau ribuan peserta dari berbagai daerah. Langkah ini memperluas akses pembelajaran hukum secara nasional, mempercepat pemerataan kompetensi, serta mendukung peningkatan kualitas SDM hukum secara berkelanjutan.
Selain penguatan layanan, reformasi juga difokuskan pada penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan pengawasan internal. Capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat A menjadi indikator bahwa pengelolaan organisasi berjalan semakin efektif, terukur, dan berorientasi hasil.
Melalui konsep Kampus Pengayoman Pancasila, BPSDM Hukum juga memperkuat integrasi nilai kebangsaan, etika, dan ideologi Pancasila ke dalam seluruh proses pembelajaran. Kolaborasi dengan berbagai lembaga strategis, termasuk BPIP dan mitra nasional lainnya, menjadi bagian penting dalam membentuk aparatur hukum yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
Dengan transformasi yang terus diperkuat melalui evaluasi berkelanjutan, inovasi digital, dan komitmen pimpinan, BPSDM Hukum optimistis mampu mewujudkan birokrasi modern yang bersih, melayani, serta berdampak luas bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus mempertegas peran BPSDM Hukum sebagai motor penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum nasional.
Hadir pada kegiatan ini seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dan kelompok kerja Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum