Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum memaparkan capaian pengembangan kompetensi aparatur dalam Rapat Analisa dan Evaluasi (ANEV) Kinerja Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Rabu (10/9/2025). Sekretaris BPSDM Hukum hadir langsung dalam rapat yang berlangsung di Jakarta.
“Rapat ANEV ini menjadi forum penting untuk melihat capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi langkah percepatan, termasuk terkait reformasi birokrasi, penyerapan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), hingga strategi penguatan branding melalui media sosial,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta.
Dalam laporannya, BPSDM Hukum mencatat jumlah peserta pengembangan kompetensi mencapai 66.310 orang hingga triwulan III. Program dilaksanakan dengan berbagai metode inovatif, mulai dari classical training, webinar, community of practice, massive open online course, pelatihan jarak jauh (PJJ), hingga blended learning.
Sejumlah pelatihan prioritas nasional juga telah dijalankan, di antaranya training of facilitator KUHP untuk 150 orang dan pelatihan analis hukum yang diikuti 58 orang. Sementara itu, kegiatan penilaian kompetensi mencatat capaian 1.231 peserta, dengan rincian 989 untuk pemetaan jabatan dan 242 untuk pengisian jabatan. Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM pun berhasil memperoleh nilai reakreditasi 97,36.
Selain itu, rapat juga menyinggung perkembangan Politeknik Pengayoman Indonesia. Penyesuaian organisasi dan tata kerja (OTK) telah disepakati, sementara Statuta Politeknik sudah ditandatangani Menteri Hukum. Politeknik direncanakan akan membuka formasi sekitar 200 tenaga baru untuk mendukung berbagai bidang pendidikan kedinasan.
Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja lembaga. “Kami akan terus mengawal kinerja BPSDM Hukum di bawah komando Kepala BPSDM Hukum, agar setiap program pengembangan kompetensi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM Kementerian Hukum,” ujarnya.
Secara umum, rapat ANEV juga membahas capaian reformasi birokrasi dengan nilai 90,38, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, realisasi anggaran Kementerian Hukum yang terus berjalan, hingga pembentukan lebih dari 12 ribu pos bantuan hukum di seluruh Indonesia.
