Bogor — Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum melanjutkan kegiatan evaluasi Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dirangkaikan dengan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan TA 2026. Memasuki hari kedua, fokus pembahasan diarahkan pada pendalaman Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum 2025–2029 serta penguatan konsep Corporate University (CorpU) di Wisma Pengayoman, Bogor (13/12).
Sekretariat BPSDM Hukum, Jusman, menekankan bahwa penguatan Renstra dan CorpU menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan transformasi pengembangan SDM bidang hukum.
“Renstra dan Corporate University menjadi fondasi penting dalam memastikan pengembangan SDM hukum berjalan terarah, terintegrasi, dan selaras dengan kebutuhan strategis Kementerian Hukum, baik saat ini maupun ke depan,” ujar Jusman.
Pemateri pertama, Henry Christianto, Konsultan Value Alignment Advisory, memaparkan arah dan penguatan Renstra BPSDM Hukum. Ia menegaskan bahwa Renstra harus berfungsi sebagai instrumen strategis yang menyatukan visi, misi, dan nilai organisasi.
“Renstra ini tidak hanya berbicara tentang target, tetapi tentang bagaimana BPSDM Hukum membangun nilai dan peran strategisnya sebagai pusat pembelajaran hukum yang relevan dan berdampak,” kata Henry.
Menurut Henry, penguatan Renstra perlu dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat strategis baru yang diikuti dengan optimalisasi satuan kerja di bawahnya.
“Pengembangan pusat-pusat ini penting agar fungsi pengembangan kompetensi, penilaian, dan penjaminan mutu dapat berjalan lebih fokus, terintegrasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja organisasi,” tambahnya.
Sesi berikutnya disampaikan oleh Anna Maria Lim, Chief Consultant PT Wahana Tatar Wirakelola, yang mengulas penguatan konsep Corporate University Kementerian Hukum. Anna menjelaskan bahwa CorpU dirancang sebagai ekosistem pembelajaran terintegrasi yang menghubungkan kebutuhan unit kerja dengan sistem pengembangan kompetensi yang modern dan adaptif.
“Corporate University bukan sekadar lembaga pelatihan, tetapi ekosistem pembelajaran yang memastikan setiap proses belajar berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja organisasi,” ujar Anna.
Ia juga menegaskan pentingnya pengembangan Business Academy, Competency School, serta unit-unit pendukung (enablers) dalam kerangka CorpU.
“Dengan struktur Corporate University yang jelas dan terukur, BPSDM Hukum dapat memastikan bahwa pembelajaran, inovasi, dan evaluasi dampak berjalan secara berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan strategis Kementerian Hukum,” katanya.
Rangkaian paparan pada hari kedua ini menegaskan bahwa evaluasi TA 2025 tidak hanya berorientasi pada penilaian capaian program, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mematangkan arah kebijakan dan desain kelembagaan BPSDM Hukum. Hasil pembahasan Renstra dan CorpU tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan program dan kegiatan TA 2026 agar lebih terarah, terukur, dan berdampak.
Melalui penguatan Renstra yang terintegrasi dengan pengembangan Corporate University, BPSDM Hukum diharapkan semakin mampu menjalankan perannya sebagai pusat pembelajaran hukum nasional yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM bidang hukum menuju Indonesia Emas 2045.
Hadir pada kegiatan ini Para Kepala Badiklat Hukum Jateng, Kepri dan Sulut serta Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Sekretariat dan Perwakilan masing-masing Pusat di BPSDM Hukum.
